peraturan tentang sampah terbaru. Direktur Penanganan Sampah KLHK RI Novrizal Thahar. peraturan tentang sampah terbaru

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Dumping, Sampah, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Sistem Informasi,. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG KERJA PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL ABSTRAK : Dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari. 2. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. “HPSN yang diperingati setiap tanggal 21 Februari merupakan sebuah konstelasi perjalanan panjang sistem pengelolaan sampah. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. Pengurangan sampah (waste. 6628, peraturan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1643 Tahun 2023. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis. Permendagri No. Recycle/Composting 3. U. Pekanbaru, (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah spesifik terkait sampah rumah tangga yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Pekanbaru, iau, Kamis. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat(3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4),. Menjelang KTT G20 di Bali, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengejar target pengurangan sampah plastik di laut pada 2025 mendatang hingga 70 persen. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Peraturan Daerah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mulai dari UU No. 1654, jdih. Subjek. E. Pemerintah juga tetap harus. 5, LD. Klikhijau. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang - Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2. menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Me ngingat : 1. Sampah yang berasal dari. 2020/No. PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 7, BN. 1/2022 tentang Perubahan atas Perda No. KEPUTUSAN BUPATI TUBAN TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN BANTUAN DANA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir5. Abstrak. U. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan. P. Perwakilan. Tematik. com, JOGJA—Jogja memperbarui peraturan daerah atau perda yang mengatur pengelolaan sampah. Alasan lainnya, semakin banyak tempat pelaksanaan uji deteksi covid-19, tempat pelaksanaan vaksinasi covid-19, serta berkembangnya. Sejak aturan ini hadir, ada beberapa aturan yang luput ditertibkan seperti norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan. ID – Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah ABSTRAK. E. U. Pasalnya, angka timbunan sampah terus-menerus naik dari tahun ke tahun. Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Mudarisin mengatakan, ada dua peraturan daerah (perda) yang mengatur soal sanksi membuang sampah sembarangan. Pengelolaan Limbah Elektronik LB3 KLHK adalah dokumen yang menjelaskan tentang konsep, strategi, dan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari peralatan elektronik. 1/7/2016: Peraturan ini disusun:. Judul. Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republiksebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. Kata kunci : Prasarana Persampahan, Jenis Sampah, Sumber Sampah PENDAHULUAN Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah,. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah. E. Sampah dapat dimaknai sebagai bahan padat sisa proses industri atau sebagai hasil sampingan kegiatan rumah tangga (Sandika. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan. E. Sampah di laut pada dasarnya adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Jenis. Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) telah dibangun di beberapa wilayah Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. InfoASN. Peraturan Walikota Denpasar. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun. 22/09/2023; Pencarian. Padahal, pemerintah telah mencetak sejumlah peraturan yang diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi polemik penanganan persampahan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah. Pemaparan penjelasan Peraturan Menteri LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah oleh Direktur Pengelolaan Sampah, KLHK. Sep 11, 2019 · 1. Tentang: Permen PUPR Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: Tanggal Ditetapkan: 14 Maret 2013: Tanggal Diundangkan: 25 Maret 2013: Berlaku Tanggal: 25 Maret 2013: Sumber: BN. E. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang -Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);. 2021. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari. Halaman ini telah diakses 9960 kali. Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; Mengingat : 1. Pasal 4 UU 32/2009. Peraturan Perundang-undangan. Peta Jalan Pengurangan. Permen LH No. Pengurangan sampah yang dimaksud adalah pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. SE tersebut akan mulai diberlakukan pada Januari 2023 mendatang. tentang Pengelolaan Sampah perlu diubah dan disesuaikan untuk kedua kalinya; b. Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. “Sampah Spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP yang ditandatangani pada 8 Juni 2020 oleh Presiden Jokowi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaKETENTUAN LAIN-LAIN 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025. U. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) adalah sampah yang berasal dari: 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah T. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik. Peraturan: 81: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 KepMen No. id : 6 hlm. Ketentuan Umum; 2. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan2. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Daftar Isi. 5. 6 Pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah: a) Buka tutup tempat sampah b) Ikat kantong pelapis dengan membuat satu simpul c) Masukkan kantong tersebut ke wadah untuk diangkut 7 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah, kecuali ketentuan mengenai. Ditetapkan: 10 Mar 2023. 77, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 74002. 000/kapita/tahun, sementara biaya yang dibelanjakan pemerintah saat ini sekitar Rp. Untuk menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kita ketahui bersama bunyi Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (“Perda Bekasi 7/2005”) yang kami akses dari laman resmi Pemerintah Kota Bekasi: “Dilarang membakar sampah di pekarangan atau tempat. UU dan Peraturan tentang Limbah UU No. Untuk mencapai 80% tingkat pengelolaan sampah pada tahun 2025, untuk biaya investasi (CAPEX) dibutuhkan sekitar Rp. Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019-2025. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. Jun 17, 2020 · Latar Belakang. Pengelolaan Sampah. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengelola sampah adalah melalui pengaturan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan. 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. . BAB I. :. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 5. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi3. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan Pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu; b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. U. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 8. dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-- 2 - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang. 14. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga untuk mewujudkan pengelolaan sampah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tipe. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Limbah B3 dan Bahayanya. go. Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Regional; 4. Peraturan Terbaru. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu ditinjau kembali ; d. : Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); 10. 470, peraturan. 07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana DesaOleh karena itu, maka perlu dilakukan suatu kajian tentang pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, hukum/peraturan serta peran serta masyarakatnya. E. Pasal 17 ayat (3) Undang. 2021. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; PP No. PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. 2. 2016. 2013/No. 9, LD 2022/NO. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 9. sampah yang timbul secara tidak periodik. Tematik. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. Peraturan Perundang-undangan. 2017. Namun dalam segi pengetahuan masyarakat di Kelurahan belum mengetahui dan memahami tentang dasar hukum persampahan tersebut. Nomor Tambahan. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI, Menimbang : a. : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. 59/ Menlhk/ Setjen/Kum. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah1. 23 April 2019. Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu: a. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar N egara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN - 2 - ` 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; Mengingat : 1. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Mencabut Permenkes Nomor 7 Tahun 2019, sepanjang mengatur terkait Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan media lingkungan di rumah sakitPERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PEMERINTAH KOTA SERANG. E. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); 10. . Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah; Mengingat : 1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Jl. Kondisi sampah yang kian memburuk dan kecenderungan menghilangkan sampah secara instan dengan cara dibakar akan menimbulkan permasalahan baru. -Singkatan Jenis PERDA Tempat Penetapan-. Aturan larangan membakar sampah sembarangan tertuang dalam Undang-Undang No.